KUHPerdata BukuKkedua tentang Kebendaan

0 comments
HUKUM BENDA DALAM KUHPERDATA




Nama : Muhammad Dhiauddin
      Npm : 24210657
      kelas : 2eb17
      tugas softskills 1 : Aspek Hukum dalam Ekonomi



     Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hukum Benda dalam KUHPerdata, jadi di sini kita akan bisa melihat apa saja pengertian benda(Zaak) asas - asas tentang kebendaan sesuai dengan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek).
     selamat membaca  !!!!   


1.PENGERTIAN BENDA (ZAAK)
Secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat di haki atau yang dapat menjadi obyek hak milik ( pasal 499 BW).

2. ASAS-ASAS KEBENDAAN
   1) asas hokum pemaksa (dewingenrecht)
       Bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam UU
   2) asas dapat di pindah tangankan
       Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan , kecuali hak pakai dan mendiami
   3) asas individualitas
     Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual , yang merupakan        kesatuan
  4)asas totalitas
hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan (psl 500, 588, 606 KUHPdt)
  5) asas tidak dapat dipisahkan
Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak   kebendaan yang ada padanya
  6) asas prioritas
Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik (eigendom) sekalipun luasnya berbeda-beda
 7) asas percampuran
Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPdt)
 8) pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dan tak bergerak
Terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hokum penyerahan , pembebanan , bezit , dan verjaring
 9) asas publisitas
Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum
 10) asas mengenai sifat perjanjian
Hak yang melekat atas benda itu berpindah , apabila bendanya itu di serahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu
3. PEMBEDAAN MACAM-MACAM BENDA
Menurut system hokum perdata barat sebagaimana distur dalam BW benda dapat di bedakan atas :
a) benda bergerak dan tidak bergerak
b) benda yang musnah dan benda yang tetap ada
c) benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti
d) benda yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi
benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan
4. SISTEM KEBENDAAN
Hokum benda yang termuat dalam buku II BW pasal 499 s.d 1232 adalah hokum yang mengatur hubungan hokum benda (buku II BW) itu mengqnut system tertutup
5. PEMBEDAAN HAK KEBENDAAN
1. bersifat memberikan kenikmatan (zekelijk genotsrecht)
a) bezit
suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda , baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain , seolah-olahnya benda itu miliknya sendiri.Menurut ketentuan Pasal 538 KUHPdt, bezit (kedudukan berkuasa) atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut ketentuan Pasal 540 KUHPdt, cara-cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
1)      dengan  jalan occupation
Memperoleh bezit jalan dengan occupatio ( pengambilan  benda ) artinya ia memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil barang secara langsung.
2)      dengan jalan tradition
Memperoleh bezit dengan jalan tradition (pengoperan) artinya ialah memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu.
Di samping dua cara di atas, bezit juga dapat diperoleh karena adanya warisan. Menurut Pasal 541 KUHPdt, bahwa segala sesuatu bezit yang merupakan bezit dari seorang yang telah  meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacad-cacadnya. Menurut Pasal 593 KUHPdt, orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh bezit.

b) hak milik (hak eigendom)
disebutkan dalam pasal 570 BW menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu.
   Cara memperoleh hak milik
Menurut Pasal 584 KUHPdt, hak eigendom dapat diperoleh dengan jalan:
1)      Pendahuluan ( toeeigening)
2)      Ikutan
3)      Lewat waktu
4)      Pewarisan ( erfopvolging), baik menurut undang – undang maupun menurut surat wasiat

5)      Penyerahan (levering) berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan  hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu.
Sedangkan menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, cara memperoleh hak milik di luar Pasal 584 KUHPdt yang diatur oleh Undang-Undang adalah:
1)      Penjadian benda (zaaksvorming);
2)      Penarikan buahnya (vruchttrekking);
3)      Persatuan benda (vereniging);
4)      Pencabutan hak (onteigening);
5)      Perampasan (verbeurdverklaring);
6)      Pencampuran harta {boedelmenging);
7)      Pembubaran dari sebuah badan hukum;
8)      Abandonnement (dijumpai dalam Hukum Perdata Laut - Pasal 663 KUHD)

c) hak memungut hasil adalah hak untuk menarik hasil (memungut) hasil dari benda orang lain , seolah-olah benda itu miliknya sendiri dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula .
d) hak pakai dan mendiami
dalam BW hak pakai dan hak mendiami ini diatur dalam buku II title XI dari pasal 818 s.d 829 . dalam pasal 818 BW hanya disebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya sama seperti hak memungut hasil (vruchtgebruik).

2. bersifat memberikan jaminan :
1)hak gadai (pasal 1150 BW) : hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur obyek : benda bergerak subyek : orang cakap
 - Sifat-sifat hak gadai
Hak gadai ini bersifat accessoir, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang. Ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si ber-utang itu lalai membayar kembali utangnya. Menurut Pasal 1160 KUHPdt, hak gadai ini tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, se-bagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang. Gadai tetap meletak atas seluruh benda-nya.


2)jaminan fidusia : hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak dan benda tidak bergerak dibebani hak tanggungan. Subyek : orang yang membuat perjanjian

3)hypotheek : hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dilunasia debitur (dalam buku II title XXI pasal 1162 s.d 1232, tidak semua berlaku ).
a.      Sifat dari hipotik
Sama seperti halnya dengan hak gadai, hipotik sifatnya adalah accessoir, yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Pada dasarnya, hipotik mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
1)      Hipotik lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain atau droit depreference (Pasal 1133 KUHPdt).
2)      Hipotik itu tak dapat dibagi-bagi dan meletak di atas selu­ruh benda yang menjadi obyeknya (Pasal 1163 ayat 1 KUHPdt).
3)      Hak hipotik itu senantiasa mengikuti bendanya dalam tang-an siapa benda itu berada atau droit de suite (Pasal 1163 ayat 2 KUHPdt).
4)      Obyek hipotik adalah benda-benda tetap, yaitu yang dapat dipakai sebagai jaminan adalah benda-benda tetap, baik yang berwujud maupun yang berupa hak-hak atas tanah (Pasal 1164 KUHPdt).
5)      Hak hipotik hanya berisi hak untuk pelunasan utang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai/memiliki bendanya.
b.      Subyek dan obyek hipotik
Suatu hipotik hanya dapat diberikan oleh pemilik benda itu (Pasal 1168 KUHPdt). Sedangkan yang dapat dijadikan obyek hipotik adalah benda yang tak bergerak. Menurut Pasal 1164 KUHPdt, yang dapat dibebani dengan hipotik adalah:
1)      Benda-benda tak bergerak.
2)      Hak pakai hasil atas benda tersebut.
3)      Hak opstal dan hak erfpacht.
4)      Bunga tanah.
5)      Bunga sepersepuluh.
6)      Pasar-pasar yang diakui oleh Pemerintah beserta hak istimewa yang melekat padanya.
Di luar Pasal 1164 KUHPer yang dapat dibebani hipotik ialah
1)      Bagian yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tak berge­rak yang merupakan hak milik bersama (hak milik bersama yang bebas). f 2) Kapal (diatur dalam KUHD). Selanjutnya menurut Pasal 1167 KUHPdt, benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotik.
c.       Syarat-syarat hipotik
Cara untuk mengadakan hipotik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
1)      Harus dengan akta notaris, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk undang-undang (Pasal 1171 KUHPdt).
2)      Harus didaftarkan ke Kantor Balik Nama (Pasal 1179 KUHPdt).
d.      Asas-asas hipotik
Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ada dua asas dalam hipotik, yaitu:
1)      Asas publiciteit
Yaitu asas yang mengharuskan bahwa hipotik itu harus didaftarkan pada pegawai pembalikan nama, yaitu pada kantor kadaster. Yang didaftarkan ialah akte dari hipotik itu.
2)      Asas specialiteit
Yaitu asas yang menghendaki, bahwa hipotik hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjukkan secara khusus untuk dipakai sebagai tanggungan.
e.       Hapusnya hipotik
Menurut Pasal 1209 KUHPdt, hak hipotik dapat hapus karena:
1)  Hapusnya perikatan pokoknya.
2)  Si berpiutang melepaskan hipotiknya.
3)  Penetapan tingkat oleh hakim.
f.        Perbedaan antara gadai dan hipotik
Pada dasarnya, antara gadai dengan hipotik terdapat perbedaan, yaitu antara lain:
1)      Pada gadai, benda jaminannya adalah benda bergerak, sedangkan pada hipotik adalah benda tak bergerak.
2)      Gadai harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas benda yang dijadikan gadai, sedangkan pada hipotik syarat yang demikian tidak ada.
3)      Perjanjian gadai dapat dibuat secara bebas dan tidak terikat pada bentuk tertentu, sedangkan pada perjanjian hipotik harus dibuat dengan akte otentik.
4)      Pada gadai, lazimnya benda jaminan hanya digadaikan satu kali, sedangkan pada hipotik, benda yang dipakai sebagai jaminan dapat dihipotikkan lebih dari satu kali.
Dari penguraian tentang hipotik ini, jika dikaitkan dengan pembebanannya atas tanah dan benda-benda yang ada di atas tanah, sejak berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan yang mengatur tentang hipotik tersebut yang terdapat dalam KUHPdt, kecuali seperti pesawat terbang dan kapal laut, dapat dipedomani ketentuan KUHPdt tersebut.


4) privilege (piutang –piutang yang di istimewakan)
    Macam-macam privilege
Menurut undang-undang, privilege ini ada 2 (dua) macam, yaitu:
1)      Privilege khusus
Adalah piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu (Pasal 1139 KUHPdt).
2)      Privilege umum
Adalah piutang-piutang yang diistimewakan terhadap semua harta benda (Pasal 1149 KUHPdt).
Menurut ketentuan Pasal 1138 KUHPdt, privilege yang khusus ini didahulukan dariipada privilege yang umum.

semoga kita dapat mengerti tentang hukum perdata yang ada di Indonesia..
Terimakasih sudah membaca!!!


            - ibelboyz.files.wordpress.com/2011/07/bab3-hukum-benda.doc
            - buku KUHPerdata (Prof. R. Subekti,SH. dan R. Tjirosudibio) & Burgerlijk Wetboek 




Post a Comment